Dok.Chandra Ekajaya

Chandra Ekajaya Monitor Aparatur Sipil Negara

 

Dok.Chandra Ekajaya

Chandra Ekajaya mengatakan bahwa selain 6.113 guru garis depan (GGD), sebanyak 39.090 bidan dan dokter PTT juga diangkat menjadi CPNS. Para bupati dan walikota diminta untuk tidak memindahkan para PTT Kementerian Kesehatan, yang ditugaskan di wilayahnya dalam waktu cukup lama.

Alasannya, seleksi terhadap PTT Kementerian Kesehatan yang menjadi CPNS ini, merupakan salah satu upaya pemerataan jumlah tenaga kesehatan.

“Pengangkatan PTT Kementerian Kesehatan menjadi CPNS di lingkungan pemerintah daerah ini sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) pada masing-masing unit pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan.” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur di Jakarta, Selasa (21/2).

Chandra Ekajaya melaporkan bahwa Asman meminta 39.090 tenaga kesehatan yang telah diseleksi menggunakan sistem Comuputer Assisted Test (CAT) ini bisa diterima para gubernur, bupati, serta walikota untuk diangkat menjadi CPNS di daerah masing-masing.

“Pengangkatan PTT dari Kementerian Kesehatan ini merupakan salah satu langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di wilayah pedesaan. Cara ampuhnya adalah mendistribusikan tenaga kesehatan seperti dokter, dokter gigi dan bidan yang langsung ditempatkan di daerah,” tambahnya.

Dok.Chandra Ekajaya

Dalam kesempatan itu. Menteri Kesehatan Nila D. Muluk menyerahkan dokumen penetapan kebutuhan hasil seleksi ASN di lingkungan pemerintah daerah dari PTT Kementerian Kesehatan kepada 10 kepala daerah.

Chandra Ekajaya juga menambahkan bahwa 6.113 GGD menyandang status CPNS. Setelah Asman Abnur menetapkan alokasi formasi GGD tingkat provinsi tahun 2016. Sebanyak 6.113 GGD ini merupakan hasil seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) GGD yang dilaksanakan tahun 2016.

Menurut Asman, 6.113 formasi Calon GGD khusus pendidikan dasar yang akan didistribusikan ke beberapa kabupaten. Ada 183 formasi GGD pendidikan menengah yang akan ditempatkan di wilayah 3T.

Dalam penetapan Aparatur Sipil Negara, lanjutnya pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian karena konsekuensi dalam berbagai hal, salah satunya penganggaran

Disampaikannya saat ini masih banyak daerah yang menggunakan lebih dari 50 persen anggarannya untuk belanja pegawai. Bahkan ada yang mencapai 80 persen.

“Kami tidak akan menambah PNS untuk daerah-daerah yang belanja pegawainya masih di atas 50 persen,” tutur Menteri Asman. Dilanjutkan Asman, total belanja pegawai negeri per tahun mencapai hampir Rp 800 triliun. Dan total pensiun mencapai Rp 100 triliun.

Menurut kajian Kemenpan-RB, saat ini lebih dari 60 persen PNS hanya memiliki kemampuan yang sifatnya administratif. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga daerah.