dok.chandraekajaya

MEMBACA JABAT TANGAN AHOK DENGAN RAJA SALMAN

Gus Mif

KUNJUNGAN Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Azis al Saud, dengan kemewahan dan rombongan yang super banyak, ramai diperbincangkan rakyat Indonesia. Tak hanya soal penyambutan yang serba wah, pangeran-pangeran yang tampan dan kaya raya, tapi juga dikaitkan dengan politik dalam negeri, wabil khusus Jakarta. Bahkan tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya.

Ada tiga hal yang jadi viral di medsos dan pesan berantai. Pertama, soal pidato Ketum PDIP Megawati Soekamoputri pada HUT PDIP tahun lalu; “Kalau mau menjadi orang Islam, jangan menjadi orang Arab”. Kedua, soal pendemo bela Islam yang menulisi bendera merah putih dengan kalimat tauhid, beberapa waktu lalu.

Pendemo itu ditangkap, dipenjara dan jadi tersangka. Tapi, kemarin puluhan ribu bendera bertuliskan kalimat Tauhid, berkibar di Indonesia. Ketiga, photo Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang berjabat tangan dengan Raja Salman di Bandara Halim Perdanakusumah.

Photo itu dijadikan meme, seolah-olah Raja Salman merestui Ahok untuk kembali menjadi gubernur Jakarta. Saya hanya akan mengomentari yang ketiga. Meme yang jadi bahan perdebatan antara pro-Ahok dengan kontra Ahok. Meme ini memang aneh. Sebab, Ahok dan Raja Salman itu paradoks.

Sangat bertolak belakang. Ahok nonmuslim, Raja Salman adalah pemimpin tertinggi di negeri tempat lahirnya Islam. Ahok terdakwa penista agama Islam, Raja Salman penjaga kiblatnya umat Islam, dan perawat dua tempat suci umat Islam, yaitu Makkah dan Madinah. Ahok menistakan Alquran, Raja Salman penghafal Alquran. Ahok menghina Ulama dan Habaib, Raja Salman adalah biangnya para Habaib.

Bagaikan minyak dan air. Mana mungkin bisa disatukan, apalagi merestui. Sebagai tamu, Raja Salman tentu akan menjabat tangan siapa saja tuan rumah yang menyambutnya. Saya sengaja pakai “jabat tangan”, bukan “salaman”.

Yang jadi pertanyaan, kenapa Ahok ikut mendampingi presiden Jokowi menyambut Raja Salman?. Oh, karena dia Gubernur Jakarta. Padahal, harusnya bukan Ahok. Karena harusnya Ahok diberhentikan dari gubernur DKI. Jika kita merujuk pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, jelas disebutkan; seorang kepala daerah yang didakwa dengan hukuman lima tahun penjara, harus dibebastugaskan untuk sementara.

Mendagri beragumen bahwa dakwaan yang dikenakan kepada Ahok adalah pasal 156 dan pasal 156a KUHP. Dalam pasal 156, ancaman hukuman paling lama empat tahun, sementara dalam pasal 156a hukuman paling lama lima tahun penjara. Jadi, Mendagri masih menunggu tuntutan jasa.

Mahfud MD, pakar hukum dan mantan ketua Mahkamah Konstitusi, mengatakan, tidak ada alasan lain untuk tidak membebastugaskan sementara Ahok dari jabatan gubernur DKI Jakarta. Menurut dia, tidak ada pasal lain dalam undang-undang itu yang mengatur harus menunggu tuntutan sebelum memberhentikan Ahok. Ini dakwaannya sudah jelas empat sampai lima tahun.

Jadi, inikah salah satu maksud dan tujuan kenapa Ahok tidak diberhentikan dari jabatan gubernur? Di sini sangat kentara sekali, ada upaya sistematis untuk melindungi Ahok. Bahkan, sejak awal. Meski dibantah oleh pemerintah maupun kepolisian, rakyat sudah cerdas. Orang awam pun bisa menilai, ada di pihak mana pemerintah. Tak tanggung-tanggung untuk mengawal agar sang penista tetap bisa berkuasa, semua yang mencoba menghalang-halangi bakal disikat.

Dikorek-korek kesalahannya. Dan dikriminalisasi. Padahal, apa yang mereka tuntut cukup simpel dan sederhana; keadilan bagi sang penista. Namun terasa sulit bagi pemerintah untuk memenuhinya. Tidak salah kiranya jika rakyat mengatakan, ada kekuatan yang cukup besar yang melindungi Ahok. Dan pada Pilkada DKI putaran kedua nanti, Anies-Sandi akan menghadapi kekuatan itu. Tapi, kekuatan Tuhan lebih besar dari segalanya. (***)